KRITIKAN TERHADAP PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA

Kritikan Terhadap Pemerintah Dan Masyarakat Sulawesi Utara

Kiriman Dari Mahasiswa Papua Yogyakarta Peduli Mahasiswa Papua Di Manado Sulawesi Utara

Pedul Mahasiswa Papua Di Sulawesi Utara Oleh IPMA Papua di DIY

Paska Bentrokan minggu dini hari, jam 02.30 wita di Tataaran Tondano sulawesi utara, yang mengakibatkan hampir seribu mahasiswa tanah papua yang berada di sulawesi utara harus secepatnya, meninggalkan provinsi tersebut. Langkah gubernur SULUT (Sinyo Harry Sarondajang) pada tanggal 23 oktober 2014, di nilai terlalu terburuh-buruh dan mendesak semua pihak untuk sepakat. Langkah ini terlalu jauh dari optimis yang ada pada benak semua mahasiswa papua yang berpendidikan di provinsi ini.

Keterpaksaan, inilah yang tepat di katakan oleh semua mahasiswa papua sulut, hal tersebut dibenarkan dalam penyampaian pernyataan pengurus pusat IMIPA SULUT yang disampaiakn pada tanggal 27 oktober 2014, di hadapat tiga belas wartawan lokal dan regional sulawesi. Pada tanggal 28 oktober 2014 tak ada satupun media yang mempublikasikan hasil penyampaian sikap IMIPA SULUT tersebut.

Sejak Bentrokan (19/10/14 – 20/11/14) sudah satu bulan, jangka waktu yang amat panjang untuk proses pembiaran permasalahan untuk diselesaikan oleh semua pihak, baik pemerintah sulawesi utara maupun pemerintah provinsi papua serta papua barat.

Dan sangat tepat apabila ada proses penguluran terhadap penyelesaian masalah yang di alami oleh mahasiswa papua di sulawesi utara. Tak ada jaminan yang bisa di percaya untuk mahasiswa papua di Tondano dalam melakukan aktifitas perkuliahaannya. Bercermin dari hasil pertemuan (23/10/14) rekonsiliasi pernyataan yang masih dapat di ragukan. Ada beberapa pernyataan yang tidak rasional atau substansi masalahnya tidak jelas diantaranya.

1.      Dalam rekonsiliasi ini, tergantung dari pada teman-teman papua apakah mau menandatangani atau tidak? Kata “Sinyo Harry Sarondajang”

2.      Orang tataaran itu baik-baik, semuanya ramah (Welcome) apabila tidak demikian, maka tentu saya “ Sinyo Harry sarondadjang” tidak bisa menjadi gubernur sulut.

3.      Saya “Sinyo Harry sarondadjang” sudah menelepon dan menyampaikan kepada gubernur papua “ Lukas Enembe”. Karena Lukas Enembe itu adik tingkat paska sarjana di Universitas Sam Ratulangi. Dan Bram O Atururi adalah Adik Angkatan saya. Tandas “ Sinyo Harry Sanrondajang” Gubernur Sulut.

Berdasarkan 3 point diatas maka dipastikan tak ada etikat yang baik dalam menyelesaikan masalah oleh pemerintah provinsi sulawesi utara, berdasarkan fakta dan bukti yang menguatkan. Pihak mana yang benar dan siapa yang merasa dirugikan. Hal ini bisa dipastikan ketika team audiense IMIPA SULUT berangkat ke jayapura (02/11/14) lalu dengan maksud menemui Gubernur Provinsi Papua, namun justru di tangani oleh Asisten I Pemprov.Papua.

Setelah empat hari sejak pertemuan yang di fasilitasi oleh KNPI Provinsi Papua, maka utusan gubernur papua ke SULUT untuk memastikan kondisi mahasiswa papua di manado dan sekitarnya. Kedatangan Asisten I ke Manado pemprov papua tidak bersama-sama dengan team audience IMIPA SULUT namun perjalanan mereka terpisah. Kedatangan Asisten I Pemprov Papua guna memastikan kondisi di lapangan. Teringat hal yang sama dilakukan oleh Gubernur Sulut, pada tanggal 20/10/14 di Tataaran. Gubernur melakukan pemantauan langsung ke lokasi kejadian dan bahkan menginap di Tataaran-Tondano.

Faktor Pendekatan Emosional dan Keluarga.

Langkah yang dilakukan oleh Gubernur dalam proses pendekatannya di Tataaran. Secara rasional suatu tujuan yang positif apabila dikatakan tepat maka hasilnya sebagai berikut :

1.      Aktor utama dalam provokasi yang berakibat pada pembunuhan terhadap almahrum Petius Tabuni pada bentrokan yang melibatkan Masyarakat Minahasa di Tataaran-Tondado, bisa dapat ditangkap oleh POLDA SULUT.

2.      Perusakan yang dikarenakan pelemparan batu oleh Mahasiswa Papua di Tondano pra pembunuhan tragis almahrum Petius Tabuni, bisa ada tuntutan yang jelas dan nyata dari pihak-pihak masyarakat tataaran yang dirugikan.

3.      Sebelum adanya pertemuan untuk menghadapkan kedua belah pihak yang berkonfrontasi tidak bisa di pertemukan secepat itu (empat hari setelah bentrokan), harusnya ada team yang mendahului untuk melakukan konsolidasi guna menyepakati, draft kesepakatan dan draft tuntutan (ganti rugi) sehingga prosesnya tidak terkesan pemaksaan.

4.      Jaminan keamanan yang mutlak tanpa ada gangguan apapun, baik intimidasi ataupun teror terhadap mahasiswa papua yang berkuliah di Sulawesi Utara.

PEMPROV SULUT : Mestinya Punya Etika dan Menyampikan Permohonan maaf dan Bertanggung Jawab kepada Mahasiswa dan Masyarakat Papua.

Sepengal foto korban Almahrum Petius Tabuni bisa diartikan dengan Pemotongan Buruan Liar yang ganas. Sangat menyedihkan, bukan hal yang wajar dan disepelehkan.

Dengan Mengumpulkan semua jajaran MUSPIDA Provinsi Sulut bukan merupakan solusi dan jaminan kepercayaan dari individu mahasiswa maupun organisasi IMIPA Sulut, bahwa jaminan keamanan dan tujuan baik untuk penyusutan bentrokan tersebut dapat diselesaikan.Pentingnya Masyarakat Minahasa di SULUT dan Pemerintah Provinsi SULUT harus lebih pro aktif dalam melindungi Umat TUHAN, yang mana SULUT merupakan Kota Jutaan Hamba-Hamba Tuhan dan Ribuan Gereja sebagai Tubuh Kristus. Ini sangat ironis dengan kota-kota lainnya di Indonesia, katakanlah contoh; Papua adalah Tanah Tuhan yang melindungi semua suku bangsa dan agama; Yogyakarta adalah Kekratonan yang melindungi semua mahasiswa dari berbagai lapisan etnis dan ras (plural). Di papua semua orang kristen dan semua orang muslim di lindungi, bukan pemerintah dan penegak hukum yang melindungi, namun semua masyarakat papua dengan kesederhanaan kekristenan mereka, masyarakat papua merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan serta keselamatan dalam aktifitas semua orang yang berdomisili tetap maupun tak tetap disana.Dari Ulasan singkat di atas seharusnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta Masyarakat Minahasa seharusnya melindungi dan menjaga keselamatan mahasiswa papua yang berdomisili di provinsi sulawesi utara.

Petingnya Restorasi dalam Mainset Kehidupan Masyarakat Sulawesi Utara

Tanan dalam kehidupan sebagai manusia kristen yang memiliki satu bangsa saat ini, Mestinya Pembenahan dalam struktur kehidupan sosial haruslah di prioritaskan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Pendampingan dari lembaga Swadaya Masyarakat dan NGO harus diterima dengan tujuan menrestorasi semua sendi-sendi kehidupan masyarakat Minahasa untuk bisa memiliki tata krama serta tujuan kehidupan yang menghidupi orang lain. Penyesalan bukan datang dari hadapan kita namun penyesalan itu terjadi kemudian. Selain sektor Agro dan Kosmo Wisata, Sumbangan para pendatang yang bermukim sementara di provinsi ini, yang nota bane adalah Pelajar maupun mahasiswa merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi provinsi nyiur melambai ini. Sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pentingnya berbenah, jangan menjadikan semboyang “ Karena Kita Basodara” jadinya kita Ba Mengerti dan Ba Atur”. Jangan bagitu Jo.

Kronologi Manajemen Konflik

Paska Bentrokan Mahasiswa Papua vs Masyarakat Minahasa, Tataaran Tondano (Langkah guna menyelesaikan masalah)

(19/10/14) Bentrokan antara Mahasiswa Papua vs Masyarakat Tataaran-Tondano Sulawesi Utara.

(19/10/14) Penyekapan Seantero Mahasiswa Papua yang melakukan aktivitas pendidikan di Unima dan kampus lainnya di tondano, yang bertempat di Asrama Kamasan VII Tondano. Yang berjumlah 447 orang.

(20/10/14) Demo Mahasiswa Papua (IMIPA SULUT) di Gedung Pemprov Sulawesi Utara, Kantor Gubernur. Guna meminta pelepasan terhadap mahasiswa Papua yang disekap di Asrama Kamasan Tondano.

(20/10/14) Bantuan DINSOS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikirimkan ke Asrama Kamasan Tondano.

(20/10/14) setidaknya ada sekitar 200 mahasiswa papua di Sulawesi Utara Pulang ke Papua menggunakan Kapal, Km.Tatamailau.

(20/10/14 -22/10/14) Gubernur Sulawesi Utara (Sinyo Harry Sarondajang) berada di Tondano untuk merespon masalah melakukan pendekatan kepada masyarakat Tataaran-Tondano.

(22/10/14) Info lisan KESBANG Pemprov Sulawesi Utara, pada jam 21.00 WITa untuk Proses Rekonsiliasi, paska Bentrokan.

(23/10/14) pada jam 10.30 Wita, Rombongan mahasiswa Papua di Manado di kawal ketat oleh Aparat Kepolisian dan berangkat dari Manado menuju Tondano untuk rapat Rekonsiliasi. Dan Hasil rekonsiliasi tidak di tanda tanggani oleh IMIPA SULUT.

(24/10/14 – 26/10/14) Mahasiswa yang disekap di bebaskan oleh petugas aparat kepolisian  metro Minahasa, untuk turun ke Manado.

(24/10/14) Anggota DPD Sulut ( Maya Rumantir) berkunjung ke Asrama Mahasiswa Kamasan VII melihat kondisi mahasiswa di sana sekaligus memberikan bantuan makanan.

(25/10/14) Penikaman terhadap mahasiswa Tanimbar di Tondano, berdekatan tempat dengan asrama kamasan VII Tondano.

(27/10/14) Konferensi Pers Oleh IMIPA SULUT, dalam Penyampaian sikap guna merespons rekonsiliasi yang tidak di tanda tanggani oleh IMIPA SULUT

(28/10/14) Pemantauan Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara terhadap Pemberintaan media massa setelah penyampaian sikap ke pers pada (27/10/14). Dimana tidak ada Pemberitaan sedikitpun, mengenai Penyampaian Sikap IMIPA SULUT di media. “Media tidak mempublikasikan Pernyataan Sikap Organisasi IMIPA SULUT.

(28/10) Surat ke Perguruan Tinggi se-Sulawesi Utara guna Absensi Bebas (Pemogokan Kuliah) bagi keseluruhan mahasiswa papua di Sulawesi Utara.

(02/11/14) Pengurus IMIPA SULUT berangkat ke jayapura, untuk menyampaikan permasalah yang terjadi di sulawesi utara, kepada Pemprov.Papua di Jayapura

Semoga Kritikan ini bisa di asumsikan sebagai semangat Tujuan yang mulia untuk memperbaiki, tatanan dalam hidup pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

God Bless Papua, God Bless All.

Oleh Boy Jen Paririe (Mahasiswa Papua-Yogyakarta)

Berita Lainnya Cek Disini   Dan

 Atau Disini